BAB I
PENDAHULUAN
A. Pengertian ekonomi kerakyatan
Ekonomi kerakyatan adalah system ekonomi yang mencangkup konsep, kebijaksanaan, dan strategi pengembangannya. Ekonomi rakyat merupakan pelaku ekonomi yaitu rakyat itu sendiri baik dalam bentuk koperasi, usaha menengah, atau usaha kecil. Rakyat sebagai pelaku ekonomi melakukan usahanya dalam bentuk : usaha tradisional seperti nelayan tradisional, sector usaha informal seperti pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Sedangkan perekonomian rakyat adalah system ekonomi dimana rakyat dan usaha-usaha ekonomi rakyat berperan integral dalam perekonomian nasional.
B. Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Kerakyatan
Landasan bagi kebijakan ekonomi di masa depan harus disusun menurut perspektif menyeluruh atas kekuatan-kekuatan yang membentuk kondisi kita sekarang ini. Kondisi objektif itu dapat diringkaskan dalam pokok-pokok pikiran berikut ini:
- Segala bentuk korupsi yang menyebabkan biaya transaksi tinggi terjadi sebagai akibat dari sistem yang tertutup dan protektif. Tanpa kelembagaan yang memiliki derajat accountability dan predictability yang tinggi, perekonomian akan tumbuh sebagaimana disinyalir oleh Schumpeter "Kapitalisme dalam tenda oksigen". Apa yang terjadi dibalik tenda tidak sungguh-sungguh nyata. Pertumbuhan ekonomi tidak lebih dari ilusi belaka. Apabila kelembagaan demokratis gagal mengendalikan keserakahan penguasa, semua mimpi pada waktunya akan sirna.
- Pengusaha-pengusaha yang tangguh tidak dilahirkan dari rekayasa atau sistem preferensi. Hanya pergulatan dalam pasar yang akan memberikan kita industrialis dan pengusaha yang dapat kita banggakan. Sistem preferensi hanya akan mengukuhkan eksistensi elit dan mengekalkan sistem proteksi, yang dalam jangka panjang justru merusak sendi-sendi ekonomi dan demokrasi masyarakat kita.
- Kenaikan standar hidup rakyat harus dilihat sebagai bagian pembentukan modal nasional (capital accumulation). Ini berarti tujuan pokok dan terus-menerus dari kebijaksanaan ekonomi kita adalah peningkatan purchasing power dari rakyat. Pelajaran ini sangat penting, bahwa di masa depan kekukuhan ekonomi nasional harus ditemukan di dalam potensi besar yang dimiliki masyarakat luas, yaitu usaha kecil dan menengah.
- Krisis Ekonomi 1997-1998 menunjuk kepada pentingnya memperhitungkan kekuatan eksternal yang semata bekerja menurut hukum ekonomi pasar, danindifferent terhadap dampak kepada kemanusiaan. Kekuatan modal yang menyerbu pasar uang Asia Selatan amatlah besar dan tidak pernah ada presiden sebelumnya menyangkut pengerahan dana sebanyak itu. Para fund managers yang berada dibalik pengerahan dana besar-besaran itu berhasil mengeruk keuntungan amat besar dengan meninggalkan ribuan industri bangkrut dan jutaan pengangguran baru.
- Fokus kebijaksanaan ekonomi adalah usaha kecil/menengah. Kalau kita menuntut pemerintah menaruh fokus kepada usaha kecil/menengah bukanlah karena kita ingin menciptakan sistem preferensi baru. Dengan menaruh perhatian kepada UKM tidak berarti pemerintah bertindak unfair, sehingga dikhawatirkan nantinya bakal mendistorsi pasar. Substansi pokok ilmu ekonomi adalah memperbesar manfaat (utility). Manfaat adalah value, yang dalam ilmu ekonomi adalah subjektif. Bagi seorang petani desa, pendapatan Rp.1 juta sudah cukup untuk mencetak 5 anaknya menjadi sarjana. Tetapi uang sebesar ini bagi seorang konglomerat, barangkali hanya cukup untuk sekali makan siang.
- Persoalan yang juga akut menyangkut pengembangan usaha kecil dan menengah adalah terjebaknya usaha kecil dan menengah di dalam kelumpuhan sumberdaya Keadaan mereka yang miskin, ketakpastian dan resiko yang tinggi praktis telah mengasingkan mereka dari sumber-sumber modal, keahlian, informasi dan peluang bisnis. Tidak seluruh kelemahan usaha kecil/menengah berasal dari kelemahan internal mereka. Kesalahan kebijakan yang melahirkan konsentrasi kekuasaan dan ekonomi mempunyai andil yang tidak kecil atas keterpurukan UKM. Modal, keahlian, informasi dan pasar adalah komoditi ekonomi yang senantiasa bergerak menuju lokasi dengan potensi keuntungan tertinggi. Selama kebijakan tidak memberi advantage kepada UKM, semua sumberdaya itu hanya akan bergerak ke arah usaha besar. Hanya dengan memberi advantage kepada UKM maka kesenjangan dapat dijembatani.
- Fokus kebijaksanaan ekonomi kepada Usaha Kecil Menengah merupakan suatu keharusan apabila kita memperhatikan mereka adalah mayoritas pelaku usaha di Indonesia seperti tercermin dalam data berikut. Data BPS Desember 1998 menunjukkan bahwa terdapat 39,8 juta pengusaha di Indonesia, dimana 99,8% adalah pengusaha kecil dan hanya 0,2% pengusaha besar dan menengah. Dari jumlah 39,8 juta diatas, komposisi sektoral adalah pertanian 62,7%, perdagangan, perhotelan dan restauran 22,67%, Industri 5,7% dan Jasa sebesar 3,9%. Dari komposisi volume usaha sejumlah 99,85% volumeusahanya dibawah 1 miliar, 0,14% diantara 1-50 miliar, dan 0,01% yang diatas 50 miliar. Dari komposisi penyerapan tenaga kerja, kelompok pertama tersebut menyerap 88,66%, kelompok kedua menyerap 10,78% dan yang ketiga menyerap 0,56%
- Apakah kebijaksanaan serupa itu akan mendistorsi pasar? Distorsi adalah keadaan ketika pelaku ekonomi keliru menafsirkan sinyal pasar. Ketika seharusnya ia membeli, malah menjual. Sebaliknya, saat seharusnya ia menjual malah membeli. Distorsi tidak disebabkan oleh policy, betapa pun buruknya policy itu. Distorsi ditimbulkan oleh ketidak-terbukaan. Kebijakan apapun kalau dibuat dan dijalankan secara tertutup akan menyebabkan distorsi. Keadaan ini terjadi akibat ada informasi yang asymmetric, sebagian orang tahu sementara yang lain tidak tahu. Akibatnya sebagian pelaku akan bertindak optimal sementara yang lain tidak.
C. Sejarah Ekonomi rakyat Indonesia
Perekonomia nasional yang berdasarkan dan berorientasi kerakyatan merupakan derivate dari paham kebangsaan dan kerakyatan. Bangsa Indonesia menghendaki sector ekonomi rakyat menjadi soko guru ekonomi nasional. Pada tahun 1931 muncul istilah “perekonomian rakyat” sebagai lawan dari “perekonomian colonial-kapital” yang berasal dari kolonialisme VOC (Hatta, Daulat Ra’jat, 20 November 1931).
D. Pengembangan Usaha Kredit Mikro untuk pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan
Salah satu upaya strategis untuk pemberdayaan ekonomi rakyat adalah mengembangkan skim-skim pembiyaan alternatif. Diantara skim-skim pembiyaan alternatif tersebut adalah kredit mikro. Kredit mikro menduduki posisi strategis dalam pemberdayaan usaha kecil. Hal ini mengingat 95% usaha kecil di Indonesia tergolong pengusaha mikro yang memiliki omset dibawah Rp. 50 juta per tahun. Kelompok usaha yang termasuk usaha kecil mikro antara lain: pedagang kecil, usaha rumah tangga, usaha mandiri seperti jamu gendong, tukang bakso, tukang sayur, pedagang asongan yang merupakan kelompok produktif, dilapisan akar rumput. Kelompok usaha mikro ini menjadi sandaran sebagian ekonomi keluarga baik yang berada di pedesaan maupun di masyarakat miskin perkotaan. Dalam beberapa hal, usaha kredit mikro sering juga disebut usaha informal. Kelompok usaha mikro inilah yang menjadi lahn bisnis bagi tumbuhnya usah kredit mikro.
E. Memberdayakan Ekonomi Rakyat
Pertama, mengenai pemihakan. Sebagai pemihak kepada rakyat, pembangunan ekonomi kerakyatan merupaka upaya untuk meibatkan rakyat di dalam pembangunan ekonomi, merupakan upaya untuk meningkatkan produktifitas rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, membuka lapangan kerja bagi rakyat dan menumbuhkan nilai-nilai ekonomi pada sector ekonomi yang digeluti oleh rakyat.
Kedua, mengenai strategi ekonomi. Disamping merupakan suatu pemihakan, pembangunan perekonomian kerakyatan mempunyai peran sebagai strategi pembangunan. Menempatkan sector ekonomi rakyat sebagai soko-guru ekonomi naasional merupakan upaya strategis agar ekonomi nasional tumbuh dan berakar di dalam ngri.
Ketiga, menentukan arah kebijak sanaan. Mendayagunakan potensi-potensi dalam negri seoptimal mungkin. Kita membangun pasaran dan daya beli rakyat dalam negri sebagai titik tolak. Dengan demikian nilai tambah ekonomi terjadidi dalam negri dan untuk kepentingan rakyat di dalam negri. Daya beli rakyat meningkat dan menumbuhkan kemakmuran rakyat yang pada akhirnya akan menjadi energy untuk membagun diri dan kehidupan ekonominya.
Selain itu berdasarkan pengalaman, beberapa spek yang terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatanantara lain: 1) infrastruktur; 2) Kapital; 3) Jaringan Kerja; 4) sumber daya manusia yang berkembang. Selain dari keempat aspek diatas, yang menjadi masalah didalam kebijakan bagi ekonomi kerakyatan adalah tidak tersedianyadata dan pendukung tentang kondisi ekonomi rakyat.
Perkembangan ekonomi kerakyatan tidak cukup hanya dilakukan dengan memodifikasi atau menciptakan kebijakan baru ditigkat nasional. Yang lebih penting adalah upaya untuk mengembangkan basic infrastruktur atau pelakunya ditingkat bawah. Peran pemerintah dalam tahap awal sangat penting dalam mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan. Kebijakan pemerintah dapat berupa akses pada modal, pasar, manajemen dan teknologi. Dukungan dana murah memungkinkan ekonomi rakyat dapat mempunyai kesempatan besar untuk berkembang.
Salah satu ukuran keberhasilan ekonomi rakyat adalah unit-unit usaha yang difasilitasi dalam tahap tertentu perkembangannya kemungkinan dapat kompetitif di pasar terbuka.
Mengingat sebagian besar dari ekonomi rakyat adalah usaha mikro dengan modal rendah, makakebijaksanaan haruslah spesifik dalam menargetkan usaha mikro ini dimana kebijaksanaanya berbeda dengan unit usaha kecil dengan modal yang relative besar. Pada umumnya usaha mikro ini berkisa pada pertanian dan produk bahan pangan. Dukungan [emerintah pada usaha ini dapat berupa pinjaman yang dilakukan melalui koperasi simpan pinjam dimana pemilik usaha mikro dapat menjadi anggota koperasi.
F. Redistribusi Aset
Secara umum ekonomi rakyat dapat dijabarkan sebagai suatu system partisipatif yang memberikan akses fair dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi nasional tanpa harus mengorbankan fungsi sumber daya alam dan liingkungan sebagai system pendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Membangun ekonomi yang berbasis kerakyatan merupakan suatu arah yang harus dilakukan, apalagi bagian besar penduduk Indonesia terdiri atas petani, nelayan, usaha kecil, pedagang kaki lima dan sector informal lainnya. Agar roda perekonomian berputar kembali maka sudah waktunya diberikan prioritas utama pada ekonomi rakyat untuk umbuh dan berkembang. Adapun untuk mendukung terlaksananya ekonomi rakyat maka pemerintah melakukan pemerdayaan ekonomi rakyat maka pemerintah harus melakukan redistribusi sumber daya ekonomi nasional. Pengertian redistri busi asset dalam konsep ekonomi kerakyatan bukanlah mendistribusikan asset fisik atau ril, melainkan sebagai pemberian keleluasaan dan kesempatan yang adil kepada pengusaha kecil/menengah dan koperasi.
G. Instrumen Penunjang
Beberapa instrumen yang perlu mendapat tekanan lebih dalam pengembangan ekonomi rakyat dalah : Pertama, menempatkan ekonomi rakyat kedalam posisi yang proporsional dalam skala usaha nasional: Kedua, keberpihakan pada akses pembiayaan melalui skim kredit: Ketiga, pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi.
H. Menuju Ekonomi Rakyat yang Dicita-citakan
Setidaknya ekonomi rakyatyang akan dituju memiliki cirri-ciri sebagai berikut: Pertama, pembanguna ekonomi yang partisipatif dan menempatkan ekonomi rakyat pada posisi yang lebih besar serta memberi peluang seluas-luasnya dan didukung dengan memihak pada ekonomi rakyat. Kedua, pemerataan kepemilikan asset ekonomi produktif ke tangan rakyat. Tiga, penguatan sumber pembiayaan bagi usaha kecil menegah. Keempat, menyebarkan kesempatan berusaha bagi usaha kecil menengah.
BAB II
DOKUMENTASI
Pada dokumentasi di gambarkan bahwa dalam kampanye pemilu, salah satu tabloid memberitakan bahwa janganlah para calon pemimpin hanya “memainkan rakyat” dengan ekonomi yang seolah-olah kerakyatan, sehingga rakyat dapat sepenuhnya percaya kepada pemirintah yang baru akan terbentuk.
Pada gambar di atas digambarkan akibat dari ekonomi yang seolah-olah kerakyatan. Sehingga hal tersebut harus segera diperbaiki.
BAB III
KESIMPULAN
Jadi kesimpulanya adalah bahwa ekonomi kerakyatan merupakan suatu jalan yang apabila dilaksankan secara baik, maka akan menjadi suatu hal yang sangat baik akibatnya. Sesuai dengan instrument penunjang yang perlu ditekankan yaitu, Pertama, menempatkan ekonomi rakyat kedalam posisi yang proporsional dalam skala usaha nasional: Kedua, keberpihakan pada akses pembiayaan melalui skim kredit: Ketiga, pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi. Maka, apabila terlaksanya ketiga instrument tersebut dapat menjadikan sebuah Negara maju, serta tercipta rakyat yang yang sejahtera. DAFTAR PUSTAKA
Binhadi, Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan, Jakarta.:2009
Mulyanto Sumardi & Hans-Dieter Evers, ed. KEMISKINAN DAN KEBUTUHAN
POKOK. CV Rajawali. Jakarta:1982
Cokroamijoyo, Bintoro. Mustoadidjaya. Teory & Strategi Pembangunan Nasional. CV
Haji Masaagung. Jakarta: 1988
INTERNET
Materi 5-6 PERTUMBUHAN, KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
keyword, kemiskinan. Lih, www.google.com
TEORY EKONOMI MAKRO II, Pertumbuhan Ekonomi & Ekonomi Pembangunan,
Iim Qo imuddin., SE., M.Si http://www.daneprairie.com.
dimasyarakat/
0 comments:
Post a Comment